1.
Teknik Akuntansi Sektor Publik
Ada lima macam teknik akuntansi sektor publik yaitu
akuntansi dana (fund accounting), akuntansi anggaran (budgetary accounting),
akuntansi komitmen (commitment accounting), akuntansi kas, akuntansi akrual.
Akuntansi Dana
Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk
digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai
keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya
untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak
eksternal yang merupakan penyedia dana. Organisasi sektor publik mempunyai
tujuan-tujuan yang spesifik. Dengan latar belakang seperti itu, perusahaan
swasta dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan apapun yang
penting bagi mereka adalah adanya laba. Berbeda dengan organisasi sektor publik
di mana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu. Misalkan
pemerintah menerima pinjaman dari World Bank sebesar Rp 10 M untuk pembangunan
jalan dan jembatan. Maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain
menggunakan dan tersebut untuk pembangunan jalan dan jembatan. Contoh lainnya
adalah sebuah institusi pendidikan mengandalkan pemasukan dananya dari para
alumninya. Dalam memberikan sumbangan, para alumni tersebut menghendaki
tujuan-tujuan tertentu. Ada yang memberikan sumbangan untuk keperluan
pembangunan, perpustakaan, ada pula yang memberi sumbangan khusus untuk
beasiswa.
Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dana yang
dipunyai organisasi sektor publik, masing-masing mempunyai tujuan tersendiri
dalam penggunaannya baik karena faktor eksternal (pembatasan eksternal), faktor
internal (perencanaan manajemen), maupun karena peraturan. Untuk mengakomodasi
keadaan itu, organisasi sektor publik mempunyai dana-dana dalam sistem
akuntansinya. Pemasukan yang dimiliki organisasi sektor publik kemudian
diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud
tertentu. Sistem dana ini dimaksudkan sebagai alat kontrol apakah suatu dana
tertentu telah digunakan sesuai dengan tujuannya.
Adanya keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi
akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak
penyadia dana (donatur). Oleh sebab itu, organisasi-organisasi nirlaba dan
institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana (fund accounting) utnuk
mengontrol dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya tersebut sekaligus
untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang ada. Dalam GASB disebutkan
pengertian dana (fund) sbb:
“A fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts
recording cash and other financial resources, together with all related
liabilities, and residual equities or balances and changer therein, which are
segregated for the purpose of carrying on spesific activities or attaining objectives
in accordances with special regulation, restriction, or limitations.”
Jadi dana adalah sebuah kesatuan akuntansi tersendiri
yang terpisah berdasarkan tujuan tertentu. Dalam satu dana itu, terdapat
kesatuan akun sendiri yang terdiri atas aset (aktiva), kewajiban, dan ekuitas
dana. Dengan demikian, sumber daya suatu organisasi sektor publik yang terdiri
atas dana-dana tersebut dapat digambarkan sbb:
Gambar dana dalam organisasi sektor publik
|
|
|
|
|
|
Penggunaan istilah dana bagi organisasi niralaba dan institusi pemerintah
berbeda dengan istilah dana yang sering digunakan oleh entitas swasta. Bagi
perusahaan komersial, dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena
akan digunakan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu. Sedangkan bagi
organisasi nirlaba dan kalangan instansi pemerintah, dana adalah suatu entitas
akuntansi tersendiri seperti yang dinyatakan oleh Freeman (2003): “.... a fund in the government and non profit
accounting sense is a self contained accounting entity with its own asset,
liability, revenue, expenditure/expense, and fund balance or other equity
accounts.” Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik
dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
1.
Dana yang bisa
dibelanjakan (expendable Fund)
Dana yang
disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non business yang
menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik.
2.
Dana yang tidak
bisa dibelanjakan (Nonexpendable Fund)
Dana yang
dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Digunakan sebagai
pendukung dari expendable fund.
Persamaan Akuntansi Dana
Dalam akuntansi
dana dikenal persamaan akuntansi sbb:
AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
Persamaan tersebut
tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi
keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa:
AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS
Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas.
Di perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan
adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara
itu, di organisasi sektor publik ekuitas dana tidak menunjukkan adanya
kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu
organisasi sektor publik.
Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran
Dalam akuntansi dana dikenal istilah basisi akuntansi dan fokus pengukuran.
Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui,
contohnya bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui
ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang substantif. Kalau yang
diadopsi basis kas, transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan
transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran dari suatu
entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain, jenis
aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam
neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan
pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain. Contoh kalau
basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannya juga atas kas saja, sehingga
implikasinya hanya aktiva lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Perubahan
dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Misalnya, sebuah
organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200juta, jurnal yang terjadi kalau
menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek adalah:
Belanja Kendaraan 200.000.000
Kas 200.000.000
Dengan cara tersebut, pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai
aktiva di neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan
kas di Laporan Pendapatan dan Belanja Dana atau laporan yang sebanding yang
menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Dampaknya, kendaraan akan dibebankan
seluruhnya pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana.
Jika suatu entitas mengadopsi basisi akrual penuh seperti diharuskan untuk
perusahaan, maka fokus pengukurannya biasanya meliputi semua sumber daya
ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar
maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka
panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Misalnya sebuah organisasi
membeli kendaraan seharga Ro 200juta. Jurnal yang terjadi kalau menggunakan
basis akrual penuh adalah
Kendaraan 200.000.000
Kas 200.000.000
Di banyak lingkungan perusahaan, basis akuntansi dan fokus pengukuran
menjadi permasalahan tersendiri yang seringkalai menjadi perdebatan. Hal tersebut
muncul karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan
berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas
pula. Dalam konteks tersebut, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas
yang akan menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Permasalahan
muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga
menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan utang
jangka panjang). Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan seperti itu,
ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka
panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi. Dengan
basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp
200juta akan dicatat dalam dua kali penjurnalan:
Belanja Kendaraan 200.000.000
Kas 200.000.000
Kendaraan 200.000.000
Ekuitas Dana 200.000.000
Jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka
panjang. Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan kewajiban
jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut harus melakukan kontrol
akuntansi atas aktiva dan kewajiban tersebut. Manajemen dan konstituen lain
mungkin ingin tahu dengan semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan
tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di neraca saja. Oleh
karena itu, entitas wajib membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan
kewajiban serta memasukkan dalam laporan keuangan suatu skedul yang tidak hanya
menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun juga menunjukkan
perubahannya dalam tahun tersebut.
Akuntansi Anggaran
Akuntansi
anggaran ( Budgetary Accounting ) mengacu
pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik,
khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun akun operasinya dengan
menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan ini adalah untuk
menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan penggalian
pertanggunjawaban. Ide
dibalik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya
muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang
berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh fakta yang bahwa perbedaan intristik
antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam
anggaran mereka.
Hasil
yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat akun akun anggaran yang
diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu
namun hal hal ini menyebabkan ketidak seragaman dalam format akuntansi
anggaran. Ada masalah siknifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan
memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupum
akutamsi anggaran telah diadobsi oleh mereka. Hal ini timbul karena ada dua
masalah yaitu :
a.
Level
agregasi
b.
Perbandingan
antara anggaran dan aktual yang terjadi
Contoh
yang baik dimana level agregasi yang diadopsi oleh akun akun anggaran
mempengaruhi daya bandingnya ada dipemerintah daerah. Satu otoritas mungkin
melibatkan akun akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan.
Otoritas lain mungkin menerbitkan jumlah anggaran untuk sekolah dasar,
menengah, dan sebagainya. Yang lain mungkin akan mempublikasikan
pengeluaran karyawan, alat tulis dam lain lain untuk masing masing sekolah
dasar, menengah, dan sebagainya. Masalah dari menerbitkan informasi yang
terlalu rinci adalah bahwa laporan keuangan menjadi tebal dan menyulitkan
pembacanya. Di sisi lain, laporan yang tidak terlalu rinci dapat memudahkan
pembacanya namun ada resiko bahwa informasi yang penting mungkin hilang ( tidak
terdapat dalam laporan tersebut ).
Dahulu,
pemerintah kota di Inggris memproduksi laporan keuangan yang tebal dan rinci,
namu dalam beberapa tahun terkhir, pemerintah telah mengadopsi level agregasi
yang kebih tinggi yang menyebabkan pengurangan terhadap jumlah halaman yang
dapat lebih mudah dimengerti pengguna sekaligus mengurangi biaya pembuatannya.
Kekurangan
lain dari akuntansi anggaran terletak pada seberapa sering, atau seberapa intensifkah
laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan
menjelaskan perbedaannya. Banyak organisasi yang membuat akun-akun
anggaran seiring dengan anggaran namun hanya membandingkan dua diantaranya
secara global. Contoh akun- akun dan
anggaran mungkin saja dibuat secara detail tapi hanya total pembelanjaan bersih
untuk setiap definisi
yang memberikan jasa tersebut saja yang membandingkan dengan anggaran,
menunjukkan apakah ada pembelanjaan yang
kurang atau berlebih untuk semua akun, namun hanya untuk menjelaskan perbedaan
yang signifikan. Perbedaan yang signifikan dapat didefinisikan sebagai suatu
perbedaan yang jumlahnya melebihi presentase atas anggaran yang telah
ditetapkan sebelumnya namun tidak dapat dijelaskan oleh perubahan tingkat harga
umum.
Terlepas
dari sistem apapun yang hendak diadopsi, beberapa perbandingan dan penjelasan
tetap perlu dimasukkan. Logika dari akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran
dan akun akun harus dibandingkna secara berkesinambungan sehingga tindakan
dapat diambil untuk memperbaiki perbedaan tersebut. Hal ini berlaku bagi
pengguna external dan internal dari informasi. Dengan melaporkan hanya dua
kolom ( anggaran dan aktual saja ), tidak hanya tujuan utama dari akuntansi
anggaran ini saja yang tidak dapat dicapai , melainkan akan memerlukan banyak
waktu untuk menjawab pertanyaan pengguna yang
spesifik atas perbedaan yang dapat dihindarkan apabila akun akun itu
sendiri telah menyediakan analisis yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik
adalah bahwa akuntansi anggaran telah berfokus pada
bentuk akunnya daripada isinya.
Akuntansi Komitmen
Akuntansi
komitmen ( commitmen accounting ) dapat digunakan bersama, baik dengan basis
akuntansi kas maupum akrual. Karena
tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban
karyawan, maka akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam
anggaran organisasi. Sebagai konsekwensinya, akuntansi komitmen ini hanya
merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi. Meskipun demikian,
akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting, terutama bagi pemegang
anggaran. Sebagai
contoh, misalkan manager memesan 100 kotak kapur tulis. Manager ini telah
menentukan pemasok mana yang akan dipilih dan harga sekarang dari kapur ini,
misalnya adalah Rp, 5.000 per kotak. Keika pemesana dibuai dan dikirimkan
kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga Rp, 5.000 perkotaknya,
manager mendebit beban. Ada bermacam macam faktor yang mempengarihi jumlah dari
faktur yang kemudian akan diterima, seperti misalnya pemasok tidak memliki 100
kotak kapur, harga yang kemudian berubah atau asumsi harga yang salah salah
dari manager. Maka kreditnya tidak menuju pada pemasok ( bukan utang atau kas
yang diberikan kepada pemasok) namun apda akun
pemesanan sebagai berikut :
Kapur 500.000
Pesanan
kepada Pemasok 500.000
Ketika faktur
atas kapur tersebut sudah diterima, maka jumlahnya menjadi :
Pesanan
kepada pemasok 500.000
Utang kepada pemasok 500.000
Kalau
barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah
dicatat dalam suatu pemesanan, jurnal koreksi harus dibuat, misalnya ternyata
harga kapur tersebut bukan Rp, 5000, maka jumlahnya sebagai berikut :
Pesanan
kepada pemasok 500.000
Kapur 50.000
Utang kepada pemasok 550.000
Dengan
menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesana sebagai komitmen untuk
menimbulkan pengeluaran dari akun ini mencatat komitmen secara
berkesinambungan.
Kritik atas Akuntansi Komitmen
Fungsi
utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah
bahwa akun akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar
memberikan hanya sedikit nilai terhadap peoses pengambilan keputusan. Agar
manager dapat mengendalikan anggaran mereka, mereka perlu mengetahui seberapa
besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang
dibuat. Kalau manager hanya menerima akun akun yang mencakup penerimaan dan
pembuatan faktur saja, manajemen dapat dengan mudah menjadi terlalu terpaku atau
terlalu berkomitmen ( over commitmen ) kepada anggarannya. Tentu saja manager
yang berhati hati akan mengetahui bahwa akun akun tersebut tidak memasukkan
pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum diterima, dan akan membuat
catatan mereka sendiri mengenai hal ini sehingga mereka tidak membuat anggaran
mereka over committed. Pertanyaan yang muncul adalah “” Jika informasi
akuntansi ini sangat relevan untuk manager, mengapa tidak dimasukkan dalam akun
akun?”
Karena
berkaitan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pada pesanan
yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan,
tidak akan dicatat hingga faktur dikirimakan. Masalah pengendalian anggaran
tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang sama seperti halnya pengendalian
anggaran mempengaruhi beban.
Walaupun
ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen meningkatkan pengendalian
anggaran adalah baik, ada masalah yang turut terlibat dalam mengadopsi
akuntansi komitmen iini di dalam akun akun. Masalah ini adalah bahwa pos
tertentu yang telah didukung oleh
pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban. Secara umum, tidak ada kewajiban
hukum yang ditimbulkan dan pesanan tersebut dapat dibatalkan dengan mudah. Maka
sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah beban untuk periode akuntansi
dimana pesana tersebut baru dibuat.
Terdapat
jenis masalah yang timbul dalam akuntansi berbasi akrual yang lebih berbahaya
ketika organisasi menerapakan sistem akuntansi komitmen ini. Misal, ada manager
yang anggarannya masih dibawah batas minimal sebulan sebelum tahun akhir
anggaran. Manager mengetahui bahwa level normal dari pembelanjaan akan membuat
pengeluaran anggaran terlalu rtendah ( under spent ) dan hal ini dapat
menyebabkan anggaran tahun berkutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi akrual
untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dibelanajakan, maka pesanan tambahan
akan diajukan dan faktur yang diterima akan diacatat. Hal ini menjadi masalah,
namun setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan diajukan samapi dengan
faktur tersebut diterima. Jika
menggunakan akuntansi komitmen, manager dapat dengan mudah mengeluarkan pesanan
saat mendekati akhir anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara,
kecil kemungkinannya untuk mencegah pesanan dibatalkan setelah tahun anggaran
yang baru dimulai.
Faktanya,
dalam praktik untuk akuntansi komitmen ini adalah untuk mengeluarkan semua
pesanan yang dibuat namun fakturnya belum diterima dari akun akun. Hal ini
bahwa walaupun akuntnasi komitmendapat menggunakan pengendalian anggaran dan
dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kinerja secara periodik kepada
manager, praktik professional beberapa negara membatasi penggunaannya dalam
akun akun tertentu.
Akuntansi kas
Penerapan
akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran
dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan
pengeluaran yang aktual, riil, dan objektif.
Akuntansi akrual
Diyakini dapat
menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, lebih
komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan
polotik.
Perbedaan antara akuntansi berbasis kas
dengan akuntansi berbasis akrualdapat dilihat sbb:
·
Basis
kas: penerimaan kas-pengeluaran kas=perubahan kas
·
Basis
akrual: pendapatan-biaya=rugi/laba
·
Pendapatan:
penerimaan kas selama satu periode akuntansi-saldo awal piutang+saldo akhir
piutang
·
Biaya:
kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi-saldo awal utang+saldo akhir
utang.
Single entry dan double entry
Single
entry digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan
kepraktisan. Seiring semakin tingginya
tuntutan, maka perubahan dari single entry menjadi double entry dipandang
sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Pengaplikasian pencatatan dengan
sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang
auditable dan traceable.
2.SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Teknik akuntansi di lingkungan organisasi sektor publik dialokasikan dalam
berbagai ragam dikarenakan adanya berbagai kepentingan dan kebutuhan di
masing-masing organisasi yang berdampak pada tumbuhnya beragam teknik
pengukuran dan basis akuntansi yang digunakan. Di sini akan disajikan ilustrasi
atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi sektor publik
berupa yayasan. Transaksi-transaksi tersebut kemudian diolah dalam sebuah
proses akuntansi yang tahapan-tahapannya tidak berbeda dengan siklus akuntansi
di sektor komersial.
Siklus Akuntansi
Sesuai dengan urutan siklus dalam gambar di atas, berikut ini akan
disajikan sebuah kasus singkat dari yayasan Maju Bersama.
Gambaran Yayasan
Maju Bersama
Yayasan Maju Bersama merupakan sebuah yaysan lembaga
swadaya masyarakat yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2005. Yayasan ini mengkhususkan
untuk bergerak dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan profesionalitas usaha
kecil menengah (UKM) yang ada di sekitar kota Depok. Yayasan melihat bahwa
banyak UKM yang sesungguhnya memiliki potensi besar untuk dapat berkembang
menjadi sebuah perusahaan yang lebih besarnamun mereka terbentur pada
permasalahan sumber daya manusia (profesionalisme). Permasalahan tersebut masih
ditambah dengan kurangnya jaringan dalam rangka pemasaran produk-produk yang
mereka hasilkan. Selain itu, yayasan ini bertujuan untuk membantu pemerintah
dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan jalan mendorong terciptanya UKM-UKM
baru.
v Visi: memberdayakan UKM sebagai penggerak ekonomi mikro.
v Misi:
-
Mendorong
terciptanya UKM baru
-
Meningkatkan
profesionalitas UKM
-
Memperkuat jaringan
antarsesama UKM
v Struktur Organisasi
Untuk
menjalankan misi-misinya tersebut, Yayasan mengembangka program-program sbb:
1. Sosialisasi UKM: Seminar Kewirausahaan
2. Pelatihan: Pelatihan Pemasaran, Pelatihan Keuangan, Pelatihan
Manajemen Produksi.
3.
Pengembangan
Jaringan: Pertemuan UKM, Studi Banding.
Untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, Yayasan menyusun anggaran sbb:
Anggaran Operasional
Belanja Gaji 120.000.000
Belanja Barang 40.000.000
Belanja Listrik, air, telepon
10.000.000
170.000.000
Anggaran Kegiatan
Seminar kewirausahaan 10.000.000
Pelatihan pemasaran 15.000.000
Pelatihan keuangan 12.500.000
Pelatihan manajemen produksi
7.500.000
Pertemuan UKM 5.000.000
Studi banding 15.000.000
65.000.000
TOTAL ANGGARAN 235.000.000
Dalam mengadministrasikan pelaksanaan anggarannya, Yayasan
membuat pembagian dana menjadi:
1.
Dana Terikat
(restricted fund)
2.
Dana Tidak Terikat
(unrestricted fund)
Pada awal tahun anggaran tersebut, diketahui saldo kas
untuk dana terikat adalah Rp 15.000.000 dan dana tidak terikat Rp 10.000.000.
Transaksi pada Yayasan
Selama bulan Januari, transaksi-transaksi yang terjadi
adalah sbb:
5 Jan Diterima
bantuan dari pemerintah sebsar Rp 70juta dengan syarat penggunaan 60% untuk
kegiatan pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM.
6 Jan Diterima
sumbangan dari asosiasi pengusaha Depok sebesar Rp 8juta untuk pembangunan
jaringan UKM.
7 Jan Dibayarkan
gaji staf dan karyawan sebesar Rp 9juta
11 Jan Yayasan
mengadakan Seminar Kewirausahaan di Hotel Aneka Wiyata menghabiskan dana
sebesar Rp 4,5 juta
12 Jan Diterima uang
pendaftaran dari peserta Seminar Kewirausahaan sebesar Rp 2juta
13 Jan Yayasan
membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional senilai Rp 10juta
15 Jan Dibayarkan
biaya sewa gedung sebagai sekretariat Yayasan untuk dua tahun ke depan sebesar
Rp 15juta
20 Jan Diterima uang
pinjaman dari bank sebesar Rp 50juta yang akan jatuh tempo pada bulan Juni
tahun depan
23 Jan Dibayar tagihan listrik, air, telepon untuk bulan
Desember tahun lalu sebesar Rp 1,5juta
25 Jan Dibeli alat
tulis kantor (ATK) sebagai perlengkapan sekretariat yayasan untuk enam bulan ke
depan senilai Rp 2juta
30 Jan Mengadakan
kegiatan pertemuan UKM I yang menghabiskan dan Rp 3juta
31 Jan Diterima
sumbangan berupa 2 unit komputer dari Pemprov Jabar. Nilai wajar dari kedua
komputer tersebut adalah Rp 9juta.
Penjurnalan dan Pembuatan Laporan Keuangan
Basis
akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui.
Sedangkan fokus pengukuran menentukan apa yang akan dilaporkan. Dengan kata
lain, jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan
dilaporkan di neraca. Berikut akan diilustrasikan penjurnalan pada Yayasan Maju
Bersama selama bulan Januari dengan basis akuntansi yang berbeda-beda.
Basis Kas
5 Januari
Diterima bantuan dari
pemerintah sebesar Rp 70juta dengan syarat penggunaan 60% untuk kegiatan
pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM.
Kas 70.000.000
Pendapatan-Dana Terikat 42.000.000
Pendapatan-Dana Tidak Terikat 28.000.000
6 Januari
Diterima sumbangan dari
asosiasi pengusaha Depok sebesar Rp 8juta untuk pembangunan jaringan UKM
Kas 8.000.000
Pendapatan Dana Terikat 8.000.000
7 Januari
Dibayarkan gaji staf dan
karyawan sebesar Rp 9juta
Belanja Gaji-Dana Tidak Terikat 9.000.000
Kas 9.000.000
11 Januari
Yayasan mengadakan Seminar Kewirausahaan di Hotel Aneka
Wiyata menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 juta
Belanja
Kegiatan-Dana Terikat 4.500.000
Kas
4.500.000
12 Januari
Diterima uang pendaftaran dari peserta Seminar
Kewirausahaan sebesar Rp 2juta
Kas 2.000.000
Pendapatan-Dana
Terikat 2.000.000
13 Januari
Yayasan membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional
senilai Rp 10juta
Belanja
Kendaraan-Dana Tidak Terikat 10.000.000
Kas
10.000.000
15 Januari
Dibayarkan biaya sewa gedung sebagai sekretariat Yayasan
untuk dua tahun ke depan sebesar Rp 15juta
Belanja
Sewa-Dana Tidak Terikat 15.000.000
Kas
15.000.000
20 Januari
Diterima uang pinjaman dari bank sebesar Rp 50juta yang
akan jatuh tempo pada bulan Juni tahun depan
Kas 50.000.000
Pendapatan-Dana
Tidak Terikat 50.000.000
23 Januari
Dibayar tagihan listrik, air, telepon untuk bulan
Desember tahun lalu sebesar Rp 1,5juta
Belanja
listrik, air, dan telepon-Dana Tidak Terikat 1.500.000
Kas 1.500.000
25 Januari
Dibeli alat tulis kantor (ATK) sebagai perlengkapan
sekretariat yayasan untuk enam bulan ke depan senilai Rp 2juta
Belanja
ATK-Dana Tidak Terikat 2.000.000
Kas 2.000.000
30 Januari
Mengadakan kegiatan pertemuan UKM I yang menghabiskan dan
Rp 3juta
Belanja
Kegiatan-Dana Terikat 3.000.000
Kas 3.000.000
31 Januari
Diterima sumbangan berupa 2 unit komputer dari Pemprov
Jabar. Nilai wajar dari kedua komputer tersebut adalah Rp 9juta.
Tidak
ada penjurnalan
NERACA
Dana
Tidak Terikat Dana Tidak
Terikat
(dalam Rp)
(dalam Rp)
Aktiva
Kas 50.500.000
59.500.000
Total 50.500.000
59.500.000
Kewajiban dan Ekuitas Dana
Ekuitas Dana 50.500.000 59.500.000
Total 50.500.000 59.500.000
LAPORAN AKTIVITAS
Dana
Tidak Terikat Dana Terikat
(dalam Rp) (dalam
Rp)
Pendapatan 78.000.000 52.000.000
Belanja gaji 9.000.000 -
Belanja kendaraan 10.000.000 -
Belanja sewa gedung 15.000.000 -
Belanja listrik, air, dan
telepon 1.500.000 -
Belanja ATK 2.000.000 -
Belanja kegiatan -
7.500.000
Surplus/defisit 40.500.000 44.500.000
Transfer-masukan - -
Transfer-keluaran - -
Penambahan Ekuitas Dana
40.500.000 44.500.000
Dana Tidak Terikat Dana Terikat
*Saldo Awal = 10.000.000 15.000.000
+/+ Penambahan
Ekuitas Dana
40.500.000 44.500.000
Saldo Akhir 50.500.000 59.500.000
Basis Akrual
5 Januari
Diterima bantuan dari
pemerintah sebesar Rp 70juta dengan syarat penggunaan 60% untuk kegiatan
pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM
Kas 70.000.000
Pendapatan-Dana Terikat 42.000.000
Pendapatan-Dana Tidak Terikat 28.000.000
6 Januari
Diterima sumbangan dari
asosiasi pengusaha Depok sebesar Rp 8juta untuk pembangunan jaringan UKM
Kas 8.000.000
Pendapatan Dana Terikat 8.000.000
7 Januari
Dibayarkan gaji staf dan
karyawan sebesar Rp 9juta
Belanja Gaji-Dana Tidak Terikat 9.000.000
Kas 9.000.000
11 Januari
Yayasan mengadakan Seminar Kewirausahaan di Hotel Aneka
Wiyata menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 juta
Belanja
Kegiatan-Dana Terikat 4.500.000
Kas
4.500.000
12 Januari
Diterima uang pendaftaran dari peserta Seminar
Kewirausahaan sebesar Rp 2juta
Kas 2.000.000
Pendapatan-Dana Terikat 2.000.000
13 Januari
Yayasan membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional
senilai Rp 10juta
Kendaraan 10.000.000
Kas
10.000.000
15 Januari
Dibayarkan biaya sewa gedung sebagai sekretariat Yayasan
untuk dua tahun ke depan sebesar Rp 15juta
Sewa
Dibayar di Muka 15.000.000
Kas
15.000.000
Pada akhir tahun nanti, akan dilakukan penyesuaian untuk
mencatat belanja sewa yang benar-benar (secara substansial) menjadi beban tahun
ini
Belanja
Sewa 7.500.000
Sewa
Dibayar di Muka 7.500.000
20 Januari
Diterima uang pinjaman dari bank sebesar Rp 50juta yang
akan jatuh tempo pada bulan Juni tahun depan
Kas 50.000.000
Utang
Bank 50.000.000
Berbeda dengan basis kas, penggunaan basis akrual
langsung mengakui utang yang diperoleh dari bank dengan mengkredit akun Utnag
Bank.
23 Januari
Dibayar tagihan listrik, air, telepon untuk bulan
Desember tahun lalu sebesar Rp 1,5juta. Karena menggunakan basis akrual, pada
bulan Desember tahun sebelumnya telah dicatat jurnal sbb:
Belanja
listrik, air, dan telepon 1.500.000
Beban
yang Masih Harus Dibayar 1.500.000
Maka pada bulan Januari tahun ini, ketika dilakukan
pembayaran, jurnal yang dicatat adalah sbb:
Beban
yang Masih Harus Dibayar 1.500.000
Kas 1.500.000
25 Januari
Dibeli alat tulis kantor (ATK) sebagai perlengkapan
sekretariat yayasan untuk enam bulan ke depan senilai Rp 2juta
Perlengkapan
ATK 2.000.000
Kas 2.000.000
30 Januari
Mengadakan kegiatan pertemuan UKM I yang menghabiskan dan
Rp 3juta
Belanja
Kegiatan-Dana Terikat 3.000.000
Kas 3.000.000
31 Januari
Diterima sumbangan berupa 2 unit komputer dari Pemprov
Jabar. Nilai wajar dari kedua komputer tersebut adalah Rp 9juta.
Komputer 9.000.000
Pendapatan
Sumbangan 9.000.000
Berbeda dengan basis kas yang berfokus pada arus
masuk/keluar kas, penggunaan basis akrual berfokus pada peristiwa yang menimbulkan
hak/kewajiban bagi suatu entitas.
NERACA
Dana Tidak Terikat Dana Terikat
(dalam Rp)
(dalam
Rp)
Aktiva
Kas 50.500.000
59.500.000
Sewa di bayar
dimuka 15.000.000 -
Perlengkapan ATK 2.000.000 -
Komputer 9.000.000 -
Kendaraan 10.000.000 -
Total 86.500.000
59.500.000
Kewajiban dan Ekuitas Dana
Utang Bank 50.000.000 -
Ekuitas Dana 36.500.000
59.500.000
Total 86.500.000
59.500.000
LAPORAN AKTIVITAS
Dana
Tidak Terikat Dana Terikat
(dalam Rp) (dalam Rp)
Pendapatan 37.000.000
52.000.000
Belanja gaji
9.000.000 -
Belanja kegiatan -
7.500.000
Surplus/defisit 28.000.000
44.500.000
Transfer-masukan - -
Transfer-keluaran - -
Penambahan Ekuitas Dana 28.000.000 44.500.000
Dana Tidak Terikat Dana Terikat
Saldo Awal 10.000.000
15.000.000
-/- Beban yang
Masih Harus Dibayar (1.500.000)
-
8.500.000
15.000.000
+/+ Penambahan Ekuitas
Dana 28.000.000
44.500.000
Saldo Akhir 36.500.000
59.500.000
Basis Kas
Modifikasi
5 Januari
Diterima bantuan dari
pemerintah sebesar Rp 70 juta dengan syarat penggunaan 60% untuk kegiatan
pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM
Kas 70.000.000
Pendapatan-Dana Terikat 42.000.000
Pendapatan-Dana Tidak Terikat 28.000.000
6 Januari
Diterima sumbangan dari
asosiasi pengusaha Depok sebesar Rp 8juta untuk pembangunan jaringan UKM
Kas 8.000.000
Pendapatan Dana Terikat 8.000.000
7 Januari
Dibayarkan gaji staf dan
karyawan sebesar Rp 9juta
Belanja Gaji-Dana Tidak Terikat 9.000.000
Kas 9.000.000
11 Januari
Yayasan mengadakan Seminar Kewirausahaan di Hotel Aneka
Wiyata menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 juta
Belanja
Kegiatan-Dana Terikat 4.500.000
Kas
4.500.000
12 Januari
Diterima uang pendaftaran dari peserta Seminar
Kewirausahaan sebesar Rp 2juta
Kas 2.000.000
Pendapatan-Dana Terikat 2.000.000
13 Januari
Yayasan membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional
senilai Rp 10juta. Transaksi ini untuk Dana Tidak Terikat.
Belanja Kendaraan 10.000.000
Kas
10.000.000
Kendaraan 10.000.000
Ekuitas
Dana-Diinvestasikan
pada
aktiva tetap 10.000.000
selain mencatat belanja, yayasan juga harus mengakui
aktiva yang dibelinya sebagai konsekuensi atas tuntutan yang muncul dari fokus
pengukuran jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan mendebit Kendaraan dan
mengkredit Ekuitas Dana-Diinvestasikan pada Aktiva Tetap (Dana Tidak Terikat).
Jurnal kedua disebut sebagai jurnal corollary.
15 Januari
Dibayarkan biaya sewa gedung sebagai sekretariat Yayasan
untuk dua tahun ke depan sebesar Rp 15juta
Belanja
Sewa-Dana Tidak Terikat 15.000.000
Kas
15.000.000
20 Januari
Diterima uang pinjaman dari bank sebesar Rp 50juta yang
akan jatuh tempo pada bulan Juni tahun depan
Kas 50.000.000
Pendapatan-Dana
Tidak Terikat 50.000.000
Ekuitas
Dana-Dicadangkan untuk
utang
(Dana Tidak Terikat) 50.000.000
Utang
Bank 50.000.000
Selain mencatat Pendapatn-Dana Tidak Terikat, Yayasan
juga akan mencatat jurnal yang kedua untuk mengakui utang yang diperoleh.
23 Januari
Dibayar tagihan listrik, air, telepon untuk bulan
Desember tahun lalu sebesar Rp 1,5juta. Belanja
listrik, air, dan telepon-Dana Tidak Terikat 1.500.000
Kas 1.500.000
25 Januari
Dibeli alat tulis kantor (ATK) sebagai perlengkapan
sekretariat yayasan untuk enam bulan ke depan senilai Rp 2juta
Belanja
ATK-Dana Tidak Terikar 2.000.000
Kas 2.000.000
30 Januari
Mengadakan kegiatan pertemuan UKM I yang menghabiskan dan
Rp 3juta
Belanja
Kegiatan-Dana Terikat 3.000.000
Kas 3.000.000
31 Januari
Diterima sumbangan berupa 2 unit komputer dari Pemprov
Jabar. Nilai wajar dari kedua komputer tersebut adalah Rp 9juta.
Komputer 9.000.000
Ekuitas
Dana-Diinvestasikan
pada
Aktiva Tetap (Dana Tidak Terikat) 9.000.000
Berbeda dengan basis kas murni, basis kas modifikasi
memungkinkan pengakuan transaksi yang tidak melibatkan penerimaan atau
pengeluaran kas.
NERACA
Dana Tidak Terikat Dana Terikat
(dalam Rp)
(dalam
Rp)
Aktiva
Kas 50.500.000
59.500.000
Komputer 9.000.000 -
Kendaraan 10.000.000 -
Total 69.500.000
59.500.000
Kewajiban dan Ekuitas Dana
Utang Bank 50.000.000 -
Ekuitas Dana 50.500.000
59.500.000
Diinvestasikan
pada aktiva tetap 19.000.000 -
Dicadangkan untuk utang
(50.000.000) -
Total 69.500.000
59.500.000
LAPORAN AKTIVITAS
Dana
Tidak Terikat Dana Terikat
(dalam Rp) (dalam Rp)
Pendapatan 78.000.000
52.000.000
Belanja gaji 9.000.000 -
Belanja kendaraan 10.000.000 -
Belanja sewa gedung 15.000.000 -
Belanja listrik, air, dan
telepon 1.500.000 -
Belanja ATK 2.000.000 -
Belanja kegiatan - 7.500.000
Surplus/defisit 40.500.000
44.500.000
Transfer-masukan - -
Transfer-keluaran - -
Penambahan Ekuitas Dana 40.500.000 44.500.000
Dana Tidak Terikat Dana
Terikat
*Saldo Awal 10.000.000
15.000.000
+/+ Penambahan
Ekuitas Dana
40.500.000 44.500.000
50.500.000
59.500.000
+/+ Diinvestasikan pada
Aktiva Tetap
19.000.000 -
-/- Dicadangkan untuk
utang (50.000.000) -
Saldo Akhir 19.500.000
59.500.000
3.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Laporan
keuangan dalam lingkungan keuangan sektor publik memegang peranan penting dalam
rangkan menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan
terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan
transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi
sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor
publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai
perwujudan akuntabilitas publik.
Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik
Mardiasmo
(2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sbb:
1. Kepatuhan dari Pengelolaan (Compliance and Stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan
kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan
sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain
yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Restropektif (Accountability and Restropective Reporting)
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor
kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren
antarkurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan
membandingkannya dengan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya
atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk
menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and
Authorization Information)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar
perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan
berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan
dana.
4. Kelangsungan Organisasi (Viability)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam
menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan
barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (Public Relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan
kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah
dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan
keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi sebagai alat komunikasi dengan
publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures)
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi
kepada berbagai kelompok kepentinga yang ingin mengetahui organisasi secara
lebih dalam.
FASB AS juga turut menjelaskan
tujuan dari laporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam SFAC No.4, tujuan
laporan keuanagn dijelaskan sbb:
1.
Laporan keuangan
organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi
penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna
lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya
organisasi.
2.
Memberikan
informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta
pengguna dan calon pengguna lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh
organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan
tersebut.
3.
Memberikan informasi
yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna
dan calon pengguna lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis
atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4.
Memberikan
informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih organisasi,
pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber
daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5.
Memberikan
informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.
6.
Memberikan
informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau
sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7.
Memberikan
penjelasan dan interprestasi untuk membantu pengguna dalam memahami informasi
keuangan yang diberikan.
Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik
Drebin, et.al (1981) mengidentifikasikan 10
kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik sbb:
1.
Pembayar pajak
2.
Pemberi bantuan
3.
Investor
4.
Pengguna jasa
5.
Karyawan
6.
Pemasok
7.
Dewan legislatif
8.
Manajemen
9.
Pemilih
10. Badan pengawas
Borgonovi dan Anessi-Pessina
(1997) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik sbb:
- Masyarakat pengguna jasa publik
- Masyarakat pembayar pajak
- Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan
publik sebagai input atas aktivitas organisasi
- Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah
- Badan-badan internasional
- Investor asing dan analisa negara
- Generasi yang akan datang
- Lembaga negara
- Kelompok politik
- Manajer publik
- Pegawai pemerintah
Sementara GASB
mengidentifikasikan pengguna laporan keuangan pemerintah menjadi 3 kelompok
besar:
- Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggungjawab
- Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat
- Investor dan kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau berpartisipasi
dalam proses pemberian pinjaman.
Laporan Keuangan Sektor Publik di Indonesia
Dalam
konteks Indonesia, acuan penyusunan laporan keuangan bagi organisasi sektor
publik Indonesia: (1)PSAK 45 tentang Laporan Keuangan organisasi Nirlaba; (2)SAP
yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005.
4.
TEORI AKUTANSI
SEKTOR PUBLIK
Suatu teori
perlu didukung dari berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa
yang di uji kebenaranya. Teori
memiliki 3 karakteristik, yaitu:
a.
kemampuan
untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability to explain)
b.
kemampuan
untuk memprediksi (the ability to
predict)
c.
kemampuan
mengendalikan fenomena (the ability to
control given phenomena).
Pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam
mempelajari teori akutansi, yaitu:
1.
untuk
memahami praktek akuntansi yang ada saat ini
2.
mempelajari
kelemahan dan kekurangan dari praktek akutansi yang saat ini di lakukan,
3.
memperbaiki
praktek akuntansi
yang akan datang.
Suatu disiplin
ilmu dapat
di klasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu : ilmu murni atau abstrak (abstract sciences), ilmu deskriptif (general descriptive sciences), ilmu
derivative (special derivative sciences), ilmu sipnotis (synoptic sciences), dan ilmu terapan (appliend sciences).
Untuk
menghasilkan laporan keuangan sector public yang relevan dan dapat di andalkan
terdapat beberapa kendala yang dihadapi akutansi sector public. Hambatan
tersebut adalah :
1.
Obyektivitas
Obyektivitas
merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.
Sering kali terjadi masalah obyektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya
benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan
stakeholder. Masalah obyektifitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak,
menajemen menggunakan variable artivisial misalnya denganpemilihan teknik
akutansi yang bisa menujukkan kinerja yang lebih baik dan menggunakan variabel
rill (transaksional) yang dilakukan dengan cara melakukan manipulasi transaksi.
Oleh karena itu, teknik akutansi yang di gunakan manajemen harus memiliki
derejat obyektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi
stakeholder
2.
Konsistensi
Konsistensi
mngacu pada penggunaaan metode atau teknik akutansi yang sama untuk
menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara
berturut – turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat di bandingakan
kinerjannya dari tahun ketahun.
3.
Daya
banding
Kendala daya
banding terkait dengan obyektivitas arena semakin obyektif suatu laporan
keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya, karena dengan dasar yang
sama akan dapat dihasilkan laporang yang berbeda. Adanya alternative penggunaan
akutansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding.
4.
Tepat
waktu
Laporan keuangan
harus di sajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
ekonomi, social, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan
tersebut. Permasalahnya adalah semakin banyak kebutuhan informasi maka semakin
banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi tersebut.
5.
Ekonomis
dalam penyajian laporan
Kendala ekonomis
dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh
harus lebih besar dari biaya yang di keluarkan untuk menghasilkan laporan
tersebut.
6.
Materialitas
Suatu informasi
di anggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut
dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda
5.
PERLUNYA SISTEM
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Ruang lingkup
akuntansi
keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang menyangkup pengumpulan data,
penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi
keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap
hasil-hasilnya.
Masis (1978) dalam Glynn (1993)
menjelaskan aturan dasar system akutansi keuangan sebagai berikut :
1.
Identifikasi
kegiatan operasi yang relevan, hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan
saja yang akan dicatat dalam system akutansi keuangan.
2.
Pengklasifikasi
kegiatan operasi secara tepat
Penentuan waktu
pengakuan untuk setiap jenis operasi (timing of recognition ). Pada prinsipnya,
suatu operasi dapat dicatat /diakui pada tahan tertentu dari proses transaksi
3.
Adanya
system pengendalian untuk menjamin reliabilitas. System pengendalian ini
memiliki dua komponen ,yaitu :
·
Komponen
formal
Komponen formal adalah pembukuan
berpasangan (double entry bookkeeping) : kesalahan akutansi akan dapat
diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi
debit
·
Komponen
sub stansial
Merupakan mekanisme konflik kepentingan
(conflict of interest): kesalahan akutansi muncul ketika mempengaruhi secara
negative pihak ketiga.
4.
Menghitung pengaruh masing-masing operasi
Terdapat
beberapa kesamaan akutansi keuangan baik pada sector public maupun swasta.
Sebagai contoh, pada kedua sector tersebut direkomendasikan untuk menggunakan
system pembukuan berpasangan dalam mencatat akun-akun transaksi.
Akutansi
keuangan sector public terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan eksternal
dan penghitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu,akutansi keuangan sector
public pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sector public,
jenis laporan keuangan sector public, system akutansi, standar akutansi
keuangan sector public, jenis laporan keuangan sector public, system akutansi,
standar akutansi keuangan sector public dan akutansi biaya sector public.
Akutansi biaya sector public sendiri bukan murni bagian dari akutansi keuangan
sector public. Akutansi biaya sector public sendiri bukan murni bagian dari
akutansi keuangan sector public. Akutansi biaya sector public merupakan hybrid
dari akutansi keuangan dan akutansi manajemen sector public.
6.
STANDAR
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar
akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatusr perlakuan
akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para
pengguna laporan keuangan sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus
yang digunakan untuk mengimplemetasikan standar.
Ada beberapa hal yang dipertimbangkan
dalam penetapan standar akuntansi antara lain:
a.
Standar
memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi
keuangan kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna
informasi.
b.
Standar
memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan
pengujian secara hati-hati dan independen saat mengunakan keahlian dan
integritas dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan
kewajaranya.
c.
Standar
memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan
dengan berbagai variabel yang patut di pertimbangkan dalam bidang perpajakan,
regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi
serta tujuan social lainnya
d.
Standar
menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang
berkepentingan dalam disiplin ilmu akutansi
Hal
lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah
sedapat mungkin menghindari terjadinnya strandar yang overload. Standar yang
overload terjadi ketika :
a.
Standar
terlalu banyak
b.
Standar
terlalu rumit
c.
Tidak
ada standar yang tegas (rigid)
sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya
d.
Standar mempunyai
tujuan yang sifatnya umum (general
purpose standards) sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan
diantara para penyaji dan pengguna
e.
Standar
kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara :
·
Entitas
public dan entitas non-publik
·
Laporan
keuangan tahunan dan interim
·
Organisasi
besar dan kecil
·
Laporan
keuangan auditan dan non-auditan
BAB 3
PENUTUP
3.1
Simpulan
Ada lima macam
teknik akuntansi sektor publik yaitu akuntansi dana (fund accounting),
akuntansi anggaran (budgetary accounting), akuntansi komitmen (commitment
accounting), akuntansi kas, akuntansi akrual. Akuntansi anggaran merupakan
teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual
dan dicatat secara berpasangan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan
secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Akuntansi
komitmen adalah
sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order
dikeluarkan. Akuntansi
dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah,
termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Akuntansi
kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan
pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah
mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil, dan objektif. Akuntansi
akrual diyakini
dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat,
lebih komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial,
dan politik. Perbedaan
antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual adalah basis kas: penerimaan kas-pengeluaran kas=perubahan
kas; basis
akrual: pendapatan-biaya=rugi/laba; pendapatan:
penerimaan kas selama satu periode akuntansi-saldo awal piutang+saldo akhir
piutang; biaya:
kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi-saldo awal utang+saldo akhir
utang. Single entry digunakan
sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan
kepraktisan. Seiring semakin tingginya
tuntutan, maka perubahan dari single
entry menjadi double entry
dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Pengaplikasian
pencatatan dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan
keuangan yang auditable dan traceable. Teori memiliki 3
karakteristik, nyaitu : kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena
yang ada (the ability to explain),
kemampuan untuk memprediksi (the ability
to predict), kemampuan
mengendalikan fenomena (the ability to
control given phenomena). Pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam mempelajari
teori akutansi, yaitu : untuk memahami praktek akutansi yang ada saat ini,
mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akutansi yang saat ini di
lakukan, memperbaiki praktek akutansi yang akan datang. Suatu
disiplin ilmu dapar di klasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu : ilmu murni
atau abstrak (abstract sciences),
ilmu deskriptif (general descriptive
sciences), ilmu derivative (special
derivativesciences), ilmu sipnotis (synoptic
sciences), dan ilmu terapan (appliend
sciences). Untuk
menghasilkan laporan keuangan sector public yang relevan dan dapat di andalkan
terdapat beberapa kendala yang dihadapi akutansi sector public. Hambatan
tersebut adalah : Obyektivitas, konsistensi, daya
banding, tepat
waktu, ekonomis
dalam penyajian laporan, materialitas.
DAFTAR PUSTAKA
Nordiawan, Dedi. 2006.
Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2002.
Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
terimakasih :) sangat membantu
BalasHapusHalo, semuanya, tolong, saya dengan cepat ingin menggunakan media ini untuk membagikan kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman yang benar-benar mengubah hidup saya dari kemiskinan menjadi seorang wanita kaya dan sekarang saya memiliki kehidupan yang sehat tanpa tekanan dan kesulitan keuangan,
BalasHapusSetelah berbulan-bulan mencoba mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu dari 400 juta, saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari kreditor online yang sah dalam kredit dan tidak akan menambah rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk meminta saran kepada teman saya tentang bagaimana cara mendapatkan pinjaman online, kami membicarakannya dan kesimpulannya adalah tentang seorang wanita bernama Mrs. Maria yang adalah CEO Maria Loan. Perusahaan
Saya mengajukan jumlah pinjaman (900 juta) dengan suku bunga rendah 2%, sehingga pinjaman yang disetujui mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena fakta bahwa itu tidak memerlukan jaminan untuk transfer. pinjaman, saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi mereka untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari dua jam uang pinjaman telah disetorkan ke rekening bank saya.
Saya pikir itu lelucon sampai saya menerima telepon dari bank saya bahwa akun saya telah dikreditkan dengan jumlah 900 juta. Saya sangat senang bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan memesan pemberi pinjaman saya dengan kredit saya yang sebenarnya, yang dapat memberikan hati saya harapan.
Terima kasih banyak kepada Ibu Maria karena telah membuat hidup saya adil, jadi saya menyarankan siapa pun yang tertarik mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Ibu Maria dengan baik melalui Email (mariaalexander818@gmail.com) ATAU Via Whatsapp (+1 651-243 -8090) untuk informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan pinjaman Anda,
Jadi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda untuk membaca tentang kesuksesan saya dan saya berdoa agar Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda.
Nama saya adalah kabu layu, Anda dapat menghubungi saya untuk referensi lebih lanjut melalui email saya: (kabulayu18@gmail.com)
Terima kasih semua.