PERKEMBANGAN dan ORGANISASI LSM; AKUNTANSI LSM

PEMBAHASAN PERKEMBANGAN dan ORGANISASI LSM

2.1 Paradigma Pembangunan dan Pertumbuhan Organisasi di Masyarakat

Pengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pembangunan dimasa Orde Baru yang dilaksanakan dengan pendekatan top-down dan sistem sentralitis terbukti tidak berhasil baik di bidang sosial maupun politik meskipun dibidang ekonomi cukup menggembirakan. Implementasi pendekatan dan sistem pembangunan tersebut lebih memobilisasi masyarakat dalam pembangunan, bukan partisipasi. Oleh karena itu, mesyarakat semakin bergantung pada input pemerintah sehingga membuat masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif.

Secara politik, dengan peendekatan top-down dan sistem sentralisasi  tersebut, hak-hak masyarakat terserap kepentingan pemerintah. Pemikiran kritis dari masyatrakat sebagai pengendali, kebijakan pemerintah diharapkan tidak muncul. Dampak negatif kebijakan tersebut adalah memudarnya sejumlah lembaga tradisional dan intrevensi pemerintah yang terlalu jauh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Reaksi terhadap pendekatan pembangunan tersebut adalah munculnya diskusi tentang Civil Society di kalangan perguruang tinggi maupun organisasi non pemerintah (LSM). Wacana Civil Society ini tampaknya  mendorong para penyelenggara negara untuk menerapkan pendekatan baru, yaitu kebijakan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama demokratisasi dan hak asasi manusia. Berbagai seminar, semiloka, dan Workshoop dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk memutuskan model pembangunan yang berbasis konsep Civil Society tersebut.

Terkait dengan wacana Civil Society, pemikiran bangsa yang demokratis dimulai dari bawah atau dari masyarakat Akar Rumput. Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat Akar Rumput tersebut telah melaksanakan praktek-praktek demokrasi yang benar. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia menghendaki terwujutnya pembangunan demokrasi, maka pembelajaran kembali tentang kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Akar Rumput perlu dilakukan.

Secara teoritis, konsep “pembangunan” memiliki banyak definisi, pendekatan, dan pergeseran makna. Pendekatan “Economic Well Being”, pendekatan “Minimum Acceptable Standard of Living”, serta pendekatan yang disesuaikan dengan nilai yang dianut oleh para politisi dan cendikiawan suatu negara pada waktu tertentu merupakan ragam pendekataan yang ada (Efendi, 1989). Namun semua pendeekatan tersebut gagal menghasilkan kondisi yang dicita-citakan. Penyebabnya adalah orientasi pencapaian hasil, dalam waktu sesingkat-singkatnya, kurang mengutamakan pada proses, serta orientasi kepemimpinan publik dan manajemen pelayanan publik yang tidak beerorientasi kepada rakyat.

Dari  sekian banyak kelemahan paraadigma pertumbuhan, pengabaian aspirasi rakyat merupakan kelemahan dasar. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai diharapkan menetes perlahan-lahan kebawah. Namun hasil nyatanya adalah ketimpangan (Efendi, 1989). Sejak awal tahun 1970-an, daftar kelemahan paradigma pertumbuhan telah dirinci oleh para ahli politik ekonomi, dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan hanyalah bagian dari pembangunan. Pembangunan harus berarti pemenuhan kebutuhan pokok, seperti kesempatan kerja dan berusaha, pemberantasannkelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan perumahan. Oleh karena itu, negara-negara berkembang merekonendasikan untuk mengeser paradigma pembangunannya ke “Paradigma Basic Needs”. Paradigma pembangunan model ini,  memang lebih berorientasi pada kebutuhan pokok, padat karya, bersekala kecil, bertumpu pada sumber regional, berpusat pada desa dan teknologi tepat guna.

Pertumbuhan baru dinilai berhasil apabila hubungan antara manusia dengan sumber-sumber tersebut menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Peran pemerintah tidak boleh lagi dominan. Pemerintah tidak boleh lagi berperan sebagai pemborong yang aktif memupuk modal, sehingga semua perencanaan dan kebijakan berasal dari bawah ke atas.

Sebaliknya, pemerintah haarus berperan sebagai enabler atau fasilitator dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama hidup, bekerja dan belajar, serta mendorong masyarakat kearah kemajuan dengan memberi contoh. Perencanaan dan pembuatan kebijakan tidak lagi bersifat top-down atau Bottom-up, tetapi bersifat Transactive planning, yaitu perencanaan pembangunan dilakukan melalui kebijakan yang demokratis, dimana birokrasi melaksanaakan perencanaan itu bersama-sama rakyat dan manajemen dipraktikkan dengan cara partisipatif.

Pada kenyataannya, Indonesia masih dalam tahap menuju transactive planing, di mana di era otonomi ini partisipasi masyarakat mulai mendapatkan tempat dalam arti yang sebenarnya. Ketika masih menggunakan pendekatan top-down, masyarakat sulit untuk mengespresikan pedapatnya sehingga pertumbuhan organisasi masyarakat tidak berkembang. Sedangkan pada pendekatan bottom-up, partisipasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan kebijakan, sehingga pertumbuhan organisasi dalam masyarakat semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kesadaraan politik masyarakat tentang kontribusi terhadap pembangunan.

2.2 Filosofi Lahirnya Konsep Civil Society

       “Civil Society” merupakan sebuah konsep yang luar biasa yang mempunyai karakter ambiguitas atau elastisitas, sehingga aplikasinya harus didahukui dengan pendefinisian konsep tersebut. Sering kali dengan cara yang mudah, “Civil Society” di anggap sebagai “sektor ketiga” yang berbeda dengan pemerintah atau perusahaan. Menurut pandanggan ini, “Civil Society” menunjuk pada sifat dasar “intermediary institutions” atau lembaga perantara seperti asosiasi profesi, kelompok religius, kelompok buruh, serta organisasi advokasi masyarakat dimana beragamnya masyarakat akan meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan demokratis.

       Namun, definisi tersebut belum memecahkan definisi ideal dari “Civil Society”. Pers yang independen, merupakan elemen dasar dalam “Civil Society”. Namun, terikat dengan hal tersebut, kebanyakan surat kabar dan stasiun TV berjalan sebagai bisnis dan mencari keuntungan. Jadi pemilihan bagian “Civil Society” atau “Sektor Ketiga” dengan bagian dunia komersial perlu ditampakkan.

       Permasalahan kedua terkait dengan konsep “Civil Society” adalah apakah tujuan dan deskripsi yang tepat tentang “sektor ketiga organisasi masyarakat”. Apakah konsep “Civil Society” terkait dengan nilai komitmen pada demokrasi dan nilai kesetaraan bagi seluruh masyarakat di mata hukum atau, pertanyaan yang lebih sulit dari pada nilai: Apakah idealitas “Civil Society” akan konsisten dengan subtansi subsidi negara dalam jumlah yang besar keorganisasi tersebut, apakah ada tipe dari “Civil Society” antara Amerika dan Eropa (atau Prancis, Swedia, dan Jerman).

2.2.1 Konsep Civil Society di Negara Barat

Di Dunia Barat, pendefinisian “Civil Society” sangat beragam. David Held, pakar sosiologi mendefinisikan “Civil Society” sebagai kumpulan karakter yang berada dalam bidang kehidupan sosial di dunia domestik, lingkunagan ekonomi, aktivitas budaya, dan interaksi politik yang di atur oleh pihak swasta atau sukarela antara individu dan kelompok di luar kendali negara. Beberapa ahli menyatakan bahwa sejumlah “Civil Society” yang terkait dengan interaksi secara politis tidak bisa terbagi, bahkan bersifat khusus. Jurgen Habermas menyebut sebagai “lingkungan publik”. Kedua, definisi politis yang secara normatif overlapping dalam kerangka sosiologis, menyatakan bahwa lingkungan publik harus diperkuat pembiayaannya. Pandangan ini secara konservatif, mempunyai penekanan pada aspek legalitas, kepemilikan privat, pasar, dan kelompok kepentingan. Dengan pemberdayaan kelompok, dugaan atau keegoisan elit atas dasar dapat dicegah. Definisi ketiga adalah definisi klasik, St. Augustine menggambarkan “Civil Society” sebagai kkumpulan orang yang mempunyai pengakuan umum tentang hak dan kepentinagan suatu komunitas.

Di negara demokratis, yang modern, sebuah budaya politik atau ciri kepribadian yang jelas sangat dibutuhkan keberadaannya. Terkait dengan hal ini, orientasi atau kondisi lain, yang secara hipotesis akan dibutuhkan untuk menghasilkan “Civility” telah dikembangkan. Masyarakat modern membutuhkan:

1.      Pertimbangan homogenitas budaya.

2.      Hubungan yang ramah dan terpercaya antar anggota masyarakat.

3.      Kesadaran politik.

4.      Asumsi realisasi nilai moral suci yang tergantung sebagian pada kinerja moral politik.

5.      Politik yang tidak dapat hanya berputar pada kisah masa lalu terikat kejayaan, penderitaan, perjuangan, dan cita-cita saat ini.

6.      Sudah terjalin prinsip pada gagasan akuntabilitas, yaitu sebuah gagasan umum tentang “Civility”.

7.      Akuntabilitas telah dijalankan dengan dasar legalitas Quentin Skinner yang memperlihatkan kebagkitan Dunia Barat lima abad yang lalu.

8.      Civility memerlukan apa yang Sunil Khilnani sebut dengan legitimasi politik, “a terrain upon which competing claims may be advanced and justtified ”

Apabila konsep civility Barat berstandar pada pendekatan bottom-up,maka konsep ini akan cenderung praktis. Gagasan ini dapat dikenali dari struktur masyarakat zaman sekarang, yang disebut Hegel, sebagai kehidupan sosial yang mundur dan perlu dibangun. Namun pada sisi lain struktur sosial ini tidak sempurna secara moral.

2.3 Kategori Civil Society Organization

       Inti dari penafsiran definisi “Civil Society” adalah organisasi masyarakat yang independen, tidak menjadi bagian formal, serta state apparatus sebagai perwujudan dan atau pewadahan budaya dan hak masyarakat. Jadi masyarakat sipil dapat diklasifikasikan sebagai popular organization (organisasi massa/rakyat), organisasi profesi (pers dan lain-lain), NGO/LSM, dan organisasi akar rumput yang berbasis pada ruang tertentu (spasial seperti RT, Desa, dan sebagainya). Secara umum komunitas diatas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitukomunitas fungsional dan komunitas spasial. Komunitas fungsional ditandai dengan hubungan-hubungan sosial tanpa dibatasi oleh ruang, sementara komunitas spasial memiliki batas ruang yang jelas dan teradministrasi dengan ketat.

2.3.1 Popular Organization (Organisasi Massa/Rakyat)

       Di Indonesia berbagai organisasi masyarakat atau organisasi rakyat lahir disepanjang dekade, di mana yang terbesar adalah Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama. Menurut UU No.8/1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), semua organisasi Kemasyarakatan harus melapor dan mendaftar pada DDN serta harus berazaskan Pancasila, karena dasar negara ini telah diputuskan sebagai satu-satunya azaz bagi organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial dan politik.

2.3.2 Organisasi Profesi

       Organisasi profesi merupakan sekumpulan individu yang bergabung berdasarkan persamaan profesi. Keberadaan organisasi ini sangat banyak di Indonesia, seperti organisasi advokat, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia.

2.3.3 NGO/LSM

Pengertian umum dari istilah NGO atau LSM pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela, PVO_s (Private Voluntary Organizations) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang berasal dari triminologo PBB, yaitu NGO (Non Govermental Organization). Bank Dunia mendefinisikan NGO atau LSM sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau mengenai pengembangan masyarakat (Operational Directive 14.70). dalam arti luas LSM dapat diterapkan pada organisasi nonprofit yang bebas dari pemerintah. LSM merupakan organisasi yang berbasis nilai yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Jadi, prinsip alturisme dan voluntarisme diterapkan sebagai definisi karakter kuncinya. Karakteristik khusus LSM dalam pengembangan visi dan misinya (Clark, 1995: 59-67) yaitu:

1.      Memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi (bottom up) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

2.      Membuka peluang bagi partisipasi kelompok sasaran dalam proses pencapaian tujuan program, yaitu kemajuan dan pemberdayaan.

3.      Memperkenalkan informasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya ringan dan mudah untuk diadaptasi, sesuai kondisi masyarakat kelompok sasaran tersebut.

4.      Skala program yang dilakukan LSM adalah skala kecil; hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan, pencapaian, dan ketepatan sasaran.

5.      Tingkat komitmen pada pimpinan maupun staf LSM untuk merealisasikan apa yang terjadi idealisme, baik visi maupun misi untuk memberdayakan dan membantu kelompok sasaran yang miskin sangatlah tinggi. Komitmen dan mitivasi inilah yang menjadi kekuatan pelaksanaan program.

6.      Skala operasinya kecil sehingga semua biaya operasinya transparan, efektif  dan bebas dari kemungkinan tindakan korupsi.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan politik (community empowerning), penguatan arus bawah dan penigkatan pendapatan ekonomi. Kinerja LSM ditandai dengan perubahan sosial, di mana mandat LSM adalah menciptakan kesadaran masyarakat sipil. Perubahan difokuskan kepada masyarakat, sebagai pelaku perubahan melalui penataan organisasi dan metodologi secara bersama. Sebagai contoh, timbulnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan daerah merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan LSM ditandai dengan intensitas interaksi antar anggota LSM dengan anggota masyarakat secara langsung. Lembaga fungsional (LSM) ini memediasi atau menjembatani jarak antara masyarakat dengan struktur negara (di daerah), tetapi dengan catatan, tidak larut dalam mainstream negara.

2.3.4  Organisasi Akar Rumput (Grass Root)

       Akar rumput diciptakan untuk mengalih bahasakan grass roots ke dalam kosa kata indonesia. Selain membuat kalimat tidak menjadi lebih jelas, pengertian grass roots itu sudah aktual di dalam ungkapan yang telah dikenal: lapisan bawah rakyat jelata. Jika ”orang biasa berada dalam organisasi” dirujuk maka penggunaan ungkapan lapisan bawah atau kader lapisan bawah dilakukan. Jika “rakyat biasa” dirujuk, maka kata rakyat, rakyat jelata, atau rakyat kecil dapat digunakan.

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), kata rakyat berarti “penduduk suatu negara”. Ungkapan rakyat jelata berarti “ rakyat biasa bukan bangsawan atau hartawan, yaitu orang kebanyakan” dan ungkapan rakyat kecil berarti “orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah”. Organisasi akar rumput meliputi organisasi di masyarakat pedesaan atau masyarkaat pinggiran, termasuk organisasi berbasis sepasial seperti RT, RW, dan kelompok petani.

2.4 NGO Are The Heart of Civil Society 

       Dalam pengertian yang luas, istilah non goverment organization atau LSM menunjuk pada organisasi yang :

1.      Tidak berbasis pemerintah.

2.      Tidak diciptakan untuk mencari keuntungan.

Definisi luas LSM menjelaskan cakupan dan lebarnya jaringan organisasi tersebut secara struktural dan fungsional. Istilah luas ini menunjuk pada “apakah sebuah organisasi atau bukan” dari pada “untuk apakah ini”.

Antusiasme masyarakat sipil merupakan sebuah daya, tarik tersendiri bagi LSM, di mana kelompok advokasi tersebut mencurahkan perhatiannya demi kepentingan publik, seperti dampak lingkungan, HAM, isu-isu perempuan, memonitor pemilu, dan anti korupsi. Namun demikian, merupakan sebuah kesalahan apabila menyamakan masyarakat dengan NGO atau LSM. Masyarakat sipil merupakan konsep yang luas, yang mencakup seluruh organisasi dan asosiasi yang berada di “luar” pemerintahan (termasuk partai politik) dan pasar. Berbagai kelompok kepentingan dapat disebut sebagai LSM advokasi, serikat buruh, asosiasi profesional, kamar dagang dan asosiasi etnis. Keragaman organisasi masyarakat ini menunjukkan bahwa banyak asosiasi yang tidak bertujuan memajukan agenda sosial dan politik secara khusus, seperti organisasi keagamaan, kelompok siswa, organisasi budaya, klub olahraga,dan kelompok informal masyarakat.

2.5 Perbedaan CSO dan NGO/LSM

       Istilah “Civil Society Organization” (CSO) menggambarkan organisasi pembangunan masyarakat yang bukan merupakan bagian dari pemerintah atau sektor bisnis. Di beberapa negara, CSO diartikan sebagai “amal”, “organisasi sukarela swasta”, “organisasi sukarela” dan (biasanya) “NGO” atau LSM.

       Ketiga model sektor itu, dapat di interpresentasikan sebagai gabungan pemerintah, pasar, dan warga negara. Pada prespektif ini, “Civil Society” merupakan sektor ketiga, disamping negara dan perusahaan pencari untung. “Civil Society” adalah organisasi suka rela yang didirikan oleh asosiasi individu formal dalam mengejar tujuan nonprofit, seperti gerakan sosial, badan keagamaan, organisasi perempuan dan pemuda, organisasi orang-orang pribumi, asosiasi profesional, dan persekutuan.

       Banyak CSO telah berada pada garis depan prinsip-prinsip advokasi keadilan sosial dan kesetaraan. Namun, ada pula organisasi dengan agenda dan nilai yang tidak sesuai dengan sistem internasional, dalam hal ini PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dalam prakteknya, “Civil Society” merupakan sebuah arena kolaborasi dan pendirian konfigurasi sesuai dengan sejarah pengaturan nasional.

       PBB mempunyai pandangan yang tuas tentang CSO, di mana NGO atau LSM merupakan bagian pentingnya. LSM telah lama berasosiasi dengan pelayanan yang dijanjikan dalam pengembangan barang atau jasa publik, dimana pemerintah dan pasar enggan atau tidak mampu menyediakannya. Beberapa fungsi CSO dapat dilakukan melalui aktivitas LSM seperti penelitian, analisis dan evaluasi proyek ppembangunan, program-program, dan tujuan. Dengan artikulasi secara proaktif pada kepentingan publik dan penciptaan kondisi yang kondusif, pembuatan kebijakan pembangunan dan promosi perubahan kebijakan ditujukan untuk pembangunan manusia berkelanjutan.

2.6 Pelayanan Publik: Antara Birokrasi, Mekanisme Pasar, dan LSM

Dalam mekanisme birokrasi, setiap kelompok menyumbagkan tenaga untuk membentuk badan hukum yang akan menjembatani hubungan dengan memberikan kompensasi secara adil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Sumber kelemahan birokrasi adalah tren untuk menghasilkan ketimpangan kekuasaan dan memberi priveleges kepada kelompok tertentu dalam masyarakat.

2.7 Ciri-ciri LSM

Menurut Salamon dan Anheier definisi LSM adalah sbb:

1.      Formal, yaitu secara organisasi bersifat permanen serta mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur.

2.      Swasta, yaitu kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah.

3.      Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan kepada direktur dan pengurusnya.

4.      Menjalankan organisasinya sendiri, yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar.

5.      Sukarela, yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu.

6.      Nonreligius, yaitu tidak mempromosikan ajaran agama.

7.      Nonpolitik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu.

2.8 Bentuk-Bentuk LSM

1.      Hubungan Konsultatif: Sebuah lembaga yang didirikan untuk tujuan konsultatif pada struktur PBB

2.      Hubungan Konsultansi: sebuah badan konsultan non pemerintah yang dilibatkan dalam sekretariat PBB

3.      Program Informasi Publik: lembaga non pemerintah yang menyebarkan pesan kepada publik

4.      Partisipasi Konferensi: lembaga non pemerintah yang diundang dalam konferensi

5.      Perusahaan Transnasional: karena kemampuannya dalam menyediakan barang dan jasa.

6.      Pers dan Media: Media adalah LSM yang efektif

7.      Pertemuan Konsultatif tentang Peran LSM: beberapa LSM yang melakukan konsultasi

8.      Dasar LSM Gerakan Masyarakat: gerakan masyarakat merupakan dasar pembentukan LSM

9.      LSM Kemanusiaan: biasanya menyediakan bantuan yang independen dari system pemerintah

10.  LSM Tingkat Bawah: dapat langsung berhadapan dengan kelompok masyarakat yang didampinginya.

11.  Organisasi Semiotonom: LSM yang menyediakan kantor dan mendapat subsidi dari pemerintah

12.  Staf Asosiasi Lembaga Intergovernmental: bentuk LSM yang mempunyai bentuk khusus dan menjadi subjek resolusi

13.  Asosiasi Sukarelawan Sektor ketiga: LSM yang berupa asosiasi sukarelawan.

14.  Koperasi: LSM sebagai bantuan bersama masyarakat

15.  Yayasan Filantropi: banyak diakui sebagai konsultasi atau pengaturan lain.

16.  Asosiasi Perdagangan dan Kartel: LSM yang bertujuan mencari perlindungan dan kepentingan sektor ekonomi lebih jauh

17.  Lobi: LSM yag menjadi penggerak utama konsultasi bagi masyarakat luas

18.  Partai Politik: sebuah LSM meskipun para perwakilannya ada yang duduk dalam pemerintahan

19.  Klub Elit: dapat terbentuk pada saat beberapa orang kunci mundur dari jabatannya atau kehilangan posisi formalnya untuk kemudian bergabung dan mempengaruhi kebijakan.

20.  Masyarakat Khusus: masyarakat tertentu yang bersatu dalam sebuah wadah dapat disebut juga sebagai LSM.

21.  Kelompok Keagamaan dan Kepercayaan: agama dan kepercayaan dapat bersatu atau berkelompok menjadi LSM

22.  Lingkaran Kejahatan Internasional: Sekelompok penjahat yang berkelompok dapat disebut sebagai LSM.

23.  Kelompok Teroris dan Pergerakan Kebebasan: beberapa kelompok teroris dan gerakan pembebasan telah didanai oleh LSM dan IGO

24.  LSM Internasional: beberapa Negara di Eropa menyediakan status legal pada pendirian LSM

25.  Jaringan Organisasi Informal: dapat berfungsi baik dengan energy yang besar, efektif, maupun berkelanjutan daripada kebanyaka organisasi lainnya.

26.  Internet: sangat terlibat dalam pengoordinasian tanggapan atas bencana secara internasional

27.  Pergerakan Sosial Antarnegara: dapat melebihi focus organisasi konvensional.

28.  Masyarakat internasional: biasanya terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam komunitas diplomatic, organisasi iinternasional, dan kegiatan budaya internasional

29.  Organisasi Hibrid: kombinasi dari beberapa karakteristik yang bertentangan dalam bentuk dimensi pemerintah dan badan non pemerintah.

30.  Organisasi Berperingkat: dapat disebut dengan uni, federasi, komite, atau istilah khusus lainnya.

2.9 Kilas Balik Sejarah LSM

Pembagian generasi LSM menurut Zaim Saidi, Generasi pertama, sebagai generasi relief and welfare. Generasi kedua, sebagai generasi small scale, self reliance local development. Generasi ketiga, sebagai generasi sustainable system development. Generasi keempat, sebagai generasi people movement.

2.10 Peran-Peran LSM

Dalam melaksanakan programnya, LSM mempunyai peran sbb:

1.      Motivator

LSM bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya.

2.      Komunikator

Sebagai komunikator, tugas LSM:

a.       Mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan.

b.      Memonitor/mengawasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

c.       Memberikan penyuluhan dan menjelaskan program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka berpikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran.

d.      Membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antarLSM yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat.

3.      Dinamisator

LSM bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan memperkenalkan inovasi di bidang teknologi serta pengelolaan orgaisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat local.

4.      Fasilitator

LSM bertugas memberikan batuan teknis dalam pelaksanaan program.

2.11 Faktor-Faktor Penunjang Peran LSM

1.      Sumber daya manusia (SDM)

SDM yang dimiliki oleh sebuah LSM tidak lain adalah staf atau relawan. Factor SDM sangat penting karena SDM merupakan unsur inti dari suatu organisasi.

2.      Material/bahan

Material sangat krusial bagi terselenggaranya implementasi program LSM.

3.      Dana

Suatu organisasi tidak mungkin mencapai tujuannya jika tidak mempunyai sumber daya berupa dana yang sangat diperlukan untuk membelanjai operasi-operasinya.

4.      Peralatan/teknologi

Teknologi yang semakin canggih ditandai dengan konsumsi energy yang besar dan merusak ekologi.

2.12 Kategori LSM

1.      LSM Operasional

Diklasifikasikan LSM operasional ke dalam 3 kelompok utama:

a.       CBOs, yang melayani masyarakat khusus di dalam area geografis yang sempit.

b.      National organization, yang beroperasi di individu negara berkembang

c.       International organization, yang mempunyai kantor pusat di Negara maju dan melaksanakan operasinya di lebih dari satu negara berkembang.

2.      Tipologi LSM

Kekuatan LSM:

1.      Kuatnya jalinan dengan grassroots

2.      Keahlian pengembangan berdasarkan bidang

3.      Kemampuan berinovasi dan beradaptasi

4.      Pendekatannya berorientasi proses pengembangan

5.      Metodoligi partisipasi dan peralatan

6.      Komitmen jangka panjang dan menekankan keberlanjutan

7.      Efektifitas biaya.

Kelemahan LSM:

1.      Keterbatasan biaya dan keahlian pengelola organisasi

2.      Keterbatasan kapasitas kelembagaan

3.      Keberlanjutan diri rendah

4.      Kurangnya komunikasi antarorganisasi/koordinasi

5.      Intervensi dalam skala kecil

6.      Kurangnya pemahaman konteks social ekonomi secara luas.

Sebuah organisasi yang memiliki cakupan yang luas dapat disimpulkan sebagai LSM pembangunan. Kelompok ini bias berubah signifikan terkait dengan filosofi tujuan, keahlian, pendekatan program, dan lingkup kegiatan. Perbedaan pentingnya dapat digambarkan sebagai

1.      LSM Operasional dan LSM Advokasi

2.      Tingkat Operasi

3.      Orientasi Kegiatan

2.13 Pengelolaan Organisasi LSM

1.      Pemecahan Masalah dan Pengembalian Keputusan

a.       Mendefinisikan Masalah

i.     Apa yang dapat dilihat yang menyebabkan berpikir di saa ada masalah?

ii.   Di mana hal itu terjadi?

iii. Bagaimana hal itu terjadi?

iv. Kapan hal itu terjadi?

v.   Mengapa hal itu terjadi?

vi. Tuliskan lima kalimat yang menggambarkan masalah tersebut.

Mendefinisikan masalah-masalah yang kompleks

Menguji pemahaman mengenai masalah-masalah

Memprioriraskan masalah-masalah

Memahami peranan dalam masalah

b.      Lihatlah pada potensi yang menyebabkan masalah

c.       Mengidentifikasi pendekatan alternative dalam memecahkan masalah

d.      Menyeleksi pendekatan untuk memecahkan masalah

e.       Merencanakan penerapan alternative yang terbaik

f.       Memantau penerapan rencana

g.      Menguji apakah masalah telah terpecahkan atau belum

2.      Proses Perencanaan Organisasi

Alasan-alasan perlunya perencanaan

Manfaat perencanaan:

1.      Membantu pengelola organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan

2.      Membantu kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama

3.      Memungkinkan pengelola organisasi memahami keseluruhan gambaran operasi secara lebih jelas

4.      Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat

5.      Menyediakan cara pemberian perintah untuk beroperasi

6.      Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi

7.      Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami

8.      Meminimumkanpekerjaan yang tidak pasti

9.      Menghemat waktu, usaha dan dana.

Kelemahan perencanaan:

1.      Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata

2.      Perencanaan cenderung menunda kegiatan

3.      Perencanaan mungkin terlalu membatasi pengelola organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi

4.      Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan atas setiap masalah pada saat terjadinya

5.      Ada rencana-rencana yang diikuti dengan tidak konsisten

Persiapan Perencanaan

1.      Mengembangkan suatu rencana kerja dalam sketsa siapa yang bertanggungjawab atas setiap hasil dan kerangka waktu.

2.      Mempertimbangkan tingkat sumber daya yang memadai dan diperlukan untuk melakukan suatu proses perencanaan yang tepat.

Dokumen Perencanaan Organisasi LSM

1.      Dokumen perencanaan program

2.      Dokumen perencanaan keuangan

Bentuk Rancangan Anggaran Organisasi LSM

1.      Tentukan workplan yang berisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan

2.      Tentukan jenis-jenis biaya tetap dan variable yang terdapat dalam proyek.

3.      Tentukan standar biaya untuk tiap komponen biaya.

4.      Buatlah table rancangan anggaran biaya secara sistematis

5.      Isilah masing-masing kolom dalam tabel rencana anggaran denga poin yang telah ditentukan sebelumnya.

3.      Pendelegasian Wewenang

Langkah-langkah umum untuk menyelesaikan pendelegasian:

1.      Delegasikan keseluruhan tugas kepada seseorang

2.      Menyeleksi orang yang tepat

3.      Secara jelas menetapkan hasil yang lebih disukai

4.      Delegasikan tanggungjawab dan kewenangan-menetapkan tugas, bukan metode untuk menyelesaikan hal itu.

5.      Mintalah kepada staf untuk meringkas apa yang telah dilakukannya

6.      Dapatkan umpan balik nonintrusive secara terus menerus mengenai peningkatan proyek tersebut.

7.      Mempertahankan komunikasi yang terbuka

8.      Jika tidak puas dengan kemajuan tersebut, jangan mengambil alih proyek

9.      Mengevaluasi dan menghargai kinerja

4.      Dasar-dasar Komunikasi Internal

Hal yang paling dasar untuk memastikan komunikasi internal yang kuat dan terus-menerus:

1.      Sudahkah semua staf memberikan laporan tentang keadaan secara tertulis tiap minggu kepada supervisor.

2.      Usahakan rapat bulanan dengan seluruh staff secara bersama-sama

3.      Usahakan rapat mingguan atau dwi-mingguan dengan seluruh staf secara bersama-sama jika organisasi tersebut berukuran kecil, dan juga dengan seluruh pengelola organisasi

4.      Sudahkah supervisor memeriksa laporan-laporan secara langsungdari para staf pada rapat yang dilakukan tiap bulannya.

5.      Pengelola Organisasi Rapat

1.      Menyeleksi para peserta

2.      Pengembangan agenda

3.      Membuka rapat

4.      Menetapkan aturan dasar rapat

5.      Pengelola organisasi waktu

6.      Evaluasi proses rapat

7.      Evaluasi keseluruhan rapat

8.      Menutup rapat

6.      Pengembangan Program dan Evaluasi

1.      Evaluasi program

2.      Merencanaka evaluasi program

3.      Pertimbangan pokok

4.      Beberapa jenis evaluasi utama

1.      Evaluasi berdasarkan tujuan

2.      Evaluasi berbasis proses

3.      Evaluasi berbasis hasil

4.      Melaporkan hasil-hasil evaluasi

5.      Isi rencana evaluasi

BAB III

PEMBAHASAN AKUNTANSI LSM

3.1 Pengertian Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.”  (American Accounting Association, 1966). “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yaitu tentang ekonomi organisasi yang dimaaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonoomis dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.” (Accounting Principles Board, 1970).

Dari pengertian diatas, akuntansi berperan menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan. Informasi yang dihasilkan akuntansi merupakan input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Layaknya organisasi atau lembaga publik lainnya, organisasi LSM juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi tersebut dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi di lingkup LSM. Akuntansi LSM merupakan aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk yang lengkap maupun akuntansi secara sederhana sekalipun.

Akuntansi yang diterapkan pada LSM memiliki kaitan erat dengan penerapan dan diperlakukan akuntansi pada domain publik. Domai publik yang dimaksud adalah masyarakat yang didampingi oleh LSM terkait.

3.2 Ruang Lingkup Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat

       Tidak dapat dipungkiri bahwa LSM mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh Indonesia. Selama ini, aktivitas LSM lebih banyak berupa program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Sebagai konsekuensi dari pemberian layanan sosial itu, LSM menggalangkan program-program bagi proses pemberdayaan, atau dengan upaya menciptakan swadaya, kemandirian, dan otonomi, sehingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan sosial LSM memang mencakup upaya penyadaran kelompok sasarannya agar memahami hak-haknya, selain kewajiban sebagai warga negara.

       Setiap LSM pasti mempunyai tujuan atau sasaran, agenda kegiatan, maupun program bagi masyarakat yang dituju. Dengan demikian, timbul implikasi berupa kebutuhan akan pengelolaan organisasi LSM tersebut. Beberapa tugas dan fungsi LSM menjadi salah satu agent of change bagi perkembangan sebuah masyarakat.

       Pengelolaan LSM ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan di dalam sebuah LSM. Dan, setelah itu, mekanisme pertanggungjawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak akan pernah ditinggalkan dalam pelaksanaan seluruh aktivitas LSM tersebut. Dalam konteks idealita, secara umum tidak ada satu LSM pun yang bertujuan tidak jujur, melanggar amanah, maupun lari dari tanggungjawab. Apabila program sudah dijalankan, maka pelaksanaan harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Jadi, seluruh aspek dalam pengelolaan LSM menjadi bahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab program atau pelaku organisasi.

3.3 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat

       Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang akan mengarah pada pencapaian hasil dalam tingkat tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan LSM tersebut. Di antara lembaga publik lainnya seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain-lain, penerapan akuntansi dalam LSM sedikit berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena lingkungan yang mempengaruhi LSM berbeda.

       Perbedaan sifat dan karakteristikorganisasi LSM yang tergolong kedalam organisasi nirlaba serta organisasi lainnya yang profit oriented dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian, dan anggarannya.

       Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendaak dicapai. Terlepas dari konsep idealita dan realitany, organisasi LSM tidak bertujuan memperoleh laba tetapi memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemberian dana oleh sebuah lembaga donor, yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi kegiatan rutin dalam LSM bersangkutan. Meskipun tujuan utama LSM adalah pemberdayaaan masyarakat, namun tidak berarti bahwa LSM sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Hal ini tergantung pada kondisi organisasi bersangkutan. Misalnya, apabila organisasi tidak mempunyai sumber dana yang jelas dan pasti, maka kebutuhan akan daya dukung untuk melakukan pemberdayaan berkembang selarasdengan target keuangan. Secara kebetulan, keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi. Tujuan keuangan organisasi LSM ini berbeda secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan organisasi profit swasta.

       Secara kelembagaan, organisasi LSM juga berbeda dengan organisasi lainnya, walaupun sama-sama organisasi publik. Struktur organisasi ini tidak terlalu formal, namun biasanya ada seseorang atau aktivis senior yang memimpin. Pihak yang berpengaruh ini biasanya berpeluang sangat besar dalam mengarahkan kebijakan dan pengelolaan organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi kebijakannya, akan sangat berpengaruh dalam memilih struktur organisasi.

3.4 Tujuan Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat   

Seperti halnya dengan akuntansi organisasi publik lainnya, akuntansi LSM terkait dengan tiga hal pokok, yakni penyediaan informasi, pengendalian pengelolaan, dan akuntabilitas. Akuntansi LSM merupakan sarana informasi mengenai pengelolaan bagi lembaga pemberi dana maupun publik. Bagi LSM yang bersangkutan, informasi akuntansi akan digunakan dalam proses pengendalian pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi dalam LSM adalah untuk:

1.      Memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu kegiatan serta lokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.tujuan ini terkait dengan pengendalian pengelolaan.

2.      Memberikaan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif progam beserta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenagnya, disamping untuk melaporkaan kepada publik atau lembaga pemberi dana hasil operasi organisasi. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Informasi akuntansi bermanfaat bagi salah satu pedoman bagi pengambilan keputusan, terutama untuk membantu pengurus organisasi dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi juga dapat digunakan menentukan biaya suatu program atau kegiatan beserta kelayakannya, baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pengurus orgaanisasi dapat menentukan biaya operasional yang akan diberikan kepada masyarakat sasarannya, menetapkan biaya standar, dan hanya yang akan dibebankan kepada LSM bersangkutan.

Selain itu, informasi akuntansi LSM akan dapat digunakan untuk membantu pemilihan kegiatan yang efektif dan efisien, yang pada ahrinya akansangat membantu pada saat penganggaran. Pada ahir proses pengendalian organisasi LSM, akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan yang merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas pada lembaga donor dan publik.

3.5 Akuntansi LSM: Sebuah Jawaban Atas Tuntutan Reformasi

       Prinsip good governance atau tata pemerintah yang baik pada umumnya diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Prisip ini sangat baik diterapkan karena cocok dengan tuntutan zaman dan agenda reformasi yang sedang berjalan di Indonesia. Pengertian governance yang dimaksud di sini adalah sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam konteks LSM, kata “publik” mengacu kepada masyarakat sebagai sasaran program LSM.

Pelaksanaaan good governance memiliki beberapa prinsip, yaitu:

1.      Akuntabilitas.

2.      Transparasi.

3.      Partisipasi.

4.      Penegakan hukum.

5.      Responsivitas/daya tanggap.

6.      Kesetaraan.

7.      Efisiensi.

8.      Efektivitas.

9.      Profesionalisme.

10.  Pengawasan.

Dari kesepuluh prisip tersebut, kesemuanya dapat diperankan oleh akuntansi LSM.

Seperti dalam kehidupan sehari-hari, timbul sebuah fenomena mengenai semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi secara keseluruhan, termasuk organisasi LSM. Tuntutan akuntabilitas pada LSM ini terkait dengan perlunya dilakukan transparasi dan pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat.

Untuk menciptakan good public (masyarakaat) maupun good corporate governance di LSM diperlukan perubahan pada organisasi penyelenggaranya. Bentuk perubahan ini bukan hanya identik dengan format organisasi, tetapi lebih pada alat-alat yang digunakan dalam mendukung berjalannya organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

3.6 Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya LSM

       Pendanaan LSM dapat diperoleh dari sumber lembaga donor baik nasional maupun internasional, fundraising lembag, atau masyarakat. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat harus didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

       Hubungan antara sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya terletak pada pengaruh siklus kegiatan lembaga yang bersangkutan. Siklus akuntansi biaya dalam suatu lembag, sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan lembaga tersebut atau transaksi-transaksi yang dilakukannya. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pembelian barang sesuai kebutuhan program dan tanpa melalui pengolahan lebih lanjut dan diahiri dengan penyediaan layanan bagi masyarakat sasarannya. Transaksi-transaksi LSM tidak akan terlepas dari transaksi pembiayaan.

       Proses pencatatan, penggolongan,  peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya tergantung pada siapa proses tersebut diajukan. Proses akuntansi biaya LSM dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai di luar organisasi. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya berkaitan erat dengan akuntansi keuangan.

3.7 Sistem Akuntansi Keuangan Pada LSM

3.7.1 PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba

Dasar tuntutan akuntabilitas, yang dalam hal ini pertanggung jawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi LSM, adalah PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, dimana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi tersebut memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi itu memperoleh sumber daya dari lembaga donor dan para penyumbang lainnya. Jadi dalam organisasi nirlaba, transaksi yang jarang bahkan tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun akan muncul. Namun, dalam praktek organisasi nirlaba,berbagai bentuknya sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya.

Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba, dalam hal ini LSM, memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai:

1.      Jasa yang diberikan oleh LSM dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.

2.      Cara pengelola pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

3.       Aspek kinerja pengelola.

Dengan adanya standar pelaporan, laporan keuangan organisasi tersebut diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

a.      Metode Pencatatan Akrual

Tujuan dari laporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, di samping untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap sumber daya terpercaya dengan:

1.      Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

2.      Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM menandai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.

3.      Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya.

4.      Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi.

Laporan keuangan dapat juga menyediakan informasi kepada pemakainya seperti:

1.    Mengindikasikan apakah sumber daya telah didapatkan dan digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

2.    Mengindikasikan apakah sumber daya telah didapatkan dan digunakan sesuai dengan persyaratan, termasuk batas keuangan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di masing-masing LSM.

Laporan keuangan LSM biasanya disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi LSM dan dalam melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, organisasi ini diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala pelayanannya.

b.      Laporan Keuangan yang Dihasilkan

laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada ahir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan.

1.         Laporan Posisi Keuangan

2.         Laporan aktivitas

c.       Laporan Kelompok Aktiva Bersih

1.      Informasi tentang pendapatan dan beban

2.      Informasi tentang pemberian jasa

3.      Laporan arus kas

4.      Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas

a.          Aktivitas investasi

b.         Aktivitas pembiayaan/pendanaan

c.          Aktivitas operaasi

d.        Unsur- Unsur Laporan Keuangan

1.      Laporan keuangan

a.       Aktiva

b.      Kewajiban

c.       Ekuitas

d.      Kinerja

e.       Penghasilan

f.       Beban

3.7.2   Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan LSM

1.      Dapat dipahami

2.      Relevan

3.      Materialitas

4.      Keandalan/Reliabilitas

5.      Penyajian jujur

6.      Substansi mengungguli bentuk

7.      Netralitas

8.      Pertimbangan sehat

9.      Kelengkapan

10.  Dapat dibandingkan

3.8         Siklus Akuntansi Keuangan LSM

Pada hakikatnya, orang belum dapat dikatakan paham dalam menyusun laporan keuangan jika belum memahami siklus akuntansi. Akuntansi pada dasarnya, merupakan suatu proses pengolahan informasi akuntansi yang salah satunya adalah laporan keuangan.

3.8.1 Pengertian Siklus Akuntansi

Laporan keuangan adalah hasil ahir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan data dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

3.8.2   Alur Proses Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam satu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruha, serta siap untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya.

a.      Proses Akuntansi  yaitu:

1.         Pencatatan dan penggolongan (dalam jurnal).

2.         Peringkasan (dalam akun-akun buku besar).

3.         Penyajian dalam bentuk laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan arus kas, dan laporan aktiva LSM. Dan, untuk memudahkan pekerjaan menyusun laporan keuangan, biasanya dibuat neraca lajur (kertas kerja).

b.      Tahap Siklus Akuntansi LSM

1.      Tahap pencatatan

2.      Tahap pengikhtisaran

3.      Tahap pelaporan

3.8.3   Transaksi dan Bukti Transaksi

Tarnsaksi adalah suatu pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya bukti/data/dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Kejadian yang dapat dicatat sebagai suatau transaksi adalah:

1.      Pembelian barang

2.      Penjualan barang

3.      Pembayaran sewa

4.      Penerimaan uang kas

a.      Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah dokumen sumber atau instrumen yang menandai bahwa  transaksi yang sah terjadi.

3.8.4   Jurnal

Jurnal adalah sarana untuk mencatat transaksi organisasi LSM yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet atau dikredit beserta jumlah nilai uangnya masing-masing.

3.8.5   Buku Besar

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan yang telah di catat dalam jurnal. Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban atau utang, dan ekuitas.

3.8.6   Kertas Kerja

Sebelum membuat laporan keuangan, jurnal, dan pembukuan ayat jurnal penyesuaian, terlebih dahulu perlu ditentukan  dan dikumpulkan data yang relevan. Kumpulan data, naskah laporan keuangan, dan analisis-analisis lain yang bermanfaat yang disiapkan oleh akuntan, umumnya disebut kertas kerja (working paper).

3.8.7   Laporan Keuangan dan Komponennya

Laporan keuangan adalah hasil ahir dari akuntansi. Yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan mengambarkan tentan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiyayaan.

3.8.8   Contoh Penerapan Siklus Akuntansi pada LSM

Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan dihasilkannya laporan keuangan pada ahir suatu periode. Pada dasarnya siklus akuntansi dapat diruntut sebagai berikut:

1.      Membuat atau menerima bukti pencatan di mana biasanya sebuah entitas mempunyai form voucher (bukti pencatatan) sendiri, dan bukti lain bisa berupa kwitansi.

2.      Mencatat dalam jurnal

3.      Memindahkan data jurnal kebuku besar

4.      Pembuatan laporan keuangan

3.9 Penerapan Sistem Akuntansi Biaya LSM

3.9.1 Definisi Akuntansi Biaya LSM

Akuntansi mendefinidikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses akuntansi biaya di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam organisasi LSM.

Proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan dan manajemen organisasi. Proses akuntansi biaya meliputi :

1.      Pihak luar (Eksternal), yaitu memenuhi karakteristik akuntansi keuangan yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

2.      Pihak dalam (Internal), yaitu memenuhi karakteristik akuntansi keuangan yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

Tujuan pembahasan sistem akuntansi biaya LSM ini adalah untuk :

1.      Mengefektifkan dan mengefesienkan penggunaan dana LSM,

2.      Mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di LSM,

3.      Memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat,

4.      Memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana dan pelaporannya

5.      Menghasilkan laporana biaya terkini (up to date) sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting terhadap keputusan pengelola LSM, terutama pada aspek keuangan.

Komponen biaya LSM adalah :

1.      Gaji dan honorarium

2.      Telekomunikasi

3.      Pemakain bahan habis pakai

4.      Depresiasi perlengkapan dari berbagai aset yang ada

5.      Depresiasi perlengkapan kantor

6.      Sewa komputer

7.      Asuransi

8.      Biaya lainya

3.9.2 Siklus Akuntansi Biaya LSM

Siklus akuntansi biaya LSM sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pemberian barang atau peralatan dan jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Tujuan akuntansi biaya adalah untuk menyajikan informasikan biaya yang telah digunakan untuk memberi barang atau peralatan serta pelaksanaan program LSM tersebut.

3.9.3 Klasifikasi biaya LSM

Proses dan sistematika Akuntansi biaya dapat dipecahkan melalui rincian tahap sebagai berikut :

1.      Pemahaman mengenai pengertian biaya ;

2.      Klasifikasi dan identifikasi biaya yang terjadi di LSM ke dalam kategori tertentu dengan pendekatan ABC system

3.      Pembuatan konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif

4.      Pensimulasian aplikasi model perhitungan biaya

Biaya diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

1.      Biaya tetap : biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan organsasi. Biaya tetap terbagi menjadi dua:

a.       Biaya yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan manajemen

b.      Biaya yang dipengaruhi oleh kebijakan manajemen.

2.      Biaya variabel : biaya yang jumlah totalnya dipengaruhi oleh perubahan kegiatan.

Biaya semi variabel : biaya yang eilik unsur tetap dan variabel di dalamnya.

Biaya langsung : biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.

Biaya tidak langsung : biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

3.9.4 Analsis Biaya LSM

Anggaran LSM

Anggaran berfungsi sbb:

1.    Anggar merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja

2.    Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang

3.    Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja lembaga dan mekanisme kerja antarmanajemen dan pelaksana program

4.    Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja lembaga

5.    Anggaran sebagai alat motivasi serta persuasi tindakan efktif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi

Prosedur rencana anggaran biaya

1.    Buatlah daftar rincian biaya dengan akurat

2.    Pisah-pisahkan menjadi

3.    Harus da perhitungan yang detail.

Biaya standar

Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegitan tertentu dengan aumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya dipenuhi.

Manfaat biaya standar

Biaya standar dapat digolongkan atas dasar tingkat ketaatan atau kelonggaran sbb:

1.    Standar teoretis : standar ideal yang dalam pelaksanaannya sulit dicapai.

2.    Rata-rata biaya waktu yang lalu : ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau.

3.    Standar normal : di dasarkan pada rata-rata biaya di masa lalu dan disesuaikan engan taksiran biaya di masa yang akan datang, dengan asumsi keadaan ekonomi sedang normal.

4.    Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai : didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik dengan memeperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya.

Analisis biaya-volume-laba pada LSM

Analisis biaya-volume-laba pada LSM digunakan untuk membantu LSM agar tidak mengalami masalah biaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program.

1.    BEP

Adalah jumlah output di mana totalpendapatan sama dengan total biaya, atau laba operasinya adalah nol.

2.    Analisis sensitivitas dan ketidaktentuan

a.       Teknik what if yang digunakan pengelola dalam menguji bagaimana sebuah hasil akan berubah; jika data perkiraan asli tidak diraih, atau jika sebuah asumsi dasarnya berubah.

b.      Analisis sensitivitas adalah suatu pendekatan untuk mengenalkan ketidaktentuan yang memungkinkan jumlah aktual akan menyimpang dari jumlah yang diperkirakan.

3.9.5 Laporan Biaya LSM

Bagian dari penetapan sistem pengendalian keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana telah dibelanjakan sesuai alokasinya. Laporan biaya LSM dirancang untuk melaporkan “apa yang sedang terjadi”  dengan biaya pelaksanaan kegiatan LSM. Informasi ini berisi laporan yang berasal dari catatan akuntansi berupa penerimaan dan pembiayaan.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pembahasan mengenai “civil society” atau “masyarakat sipil” bukan merupakan hal yang baru karena isu ini telah dibahas dalam filosofi politik, sosiologi, dan teori sosial dalam satu tahun. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2002 menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri), jumlah NGO atau LSM adalah 13.500 organisasi dengan beragam misi, komitmen, dan bentuk kegiatan. Hampir 90% dari LSM tersebut mengandalkan dana asing. Hubungan pemerintah dengan LSM dapat diidentifikasi dalam beberapa kemungkinan, seperti saling mengabaikan, saling mendukung, serta kerja sama atau kooptasi atas perimbangan dimensi keuangan, organisasi dan kebijakan. Terkait dengan wacana Civil Society, pemikiran bangsa yang demokratis dimulai dari bawah atau dari masyarakat Akar Rumput. “Civil Society” merupakan sebuah konsep yang luar biasa yang mempunyai karakter ambiguitas atau elastisitas, sehingga aplikasinya harus didahukui dengan pendefinisian konsep tersebut.

Pengertian umum dari istilah NGO atau LSM pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela, PVO_s (Private Voluntary Organizations) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang berasal dari triminologo PBB, yaitu NGO (Non Govermental Organization). Pembagian generasi LSM menurut Zaim Saidi, Generasi pertama, sebagai generasi relief and welfare. Generasi kedua, sebagai generasi small scale, self reliance local development. Generasi ketiga, sebagai generasi sustainable system development. Generasi keempat, sebagai generasi people movement.

Akuntansi yang diterapkan pada LSM memiliki kaitan erat dengan penerapan dan diperlakukan akuntansi pada domain publik. Domai publik yang dimaksud adalah masyarakat yang didampingi oleh LSM terkait. Tidak dapat dipungkiri bahwa LSM mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh Indonesia. Selama ini, aktivitas LSM lebih banyak berupa program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang akan mengarah pada pencapaian hasil dalam tingkat tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan LSM tersebut. Seperti halnya dengan akuntansi organisasi publik lainnya, akuntansi LSM terkait dengan tiga hal pokok, yakni penyediaan informasi, pengendalian pengelolaan, dan akuntabilitas.

Pendanaan LSM dapat diperoleh dari sumber lembaga donor baik nasional maupun internasional, fundraising lembag, atau masyarakat. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar tuntutan akuntabilitas, yang dalam hal ini pertanggung jawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi LSM, adalah PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Pada hakikatnya, orang belum dapat dikatakan paham dalam menyusun laporan keuangan jika belum memahami siklus akuntansi. Akuntansi pada dasarnya, merupakan suatu proses pengolahan informasi akuntansi yang salah satunya adalah laporan keuangan. Akuntansi mendefinidikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses akuntansi biaya di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam organisasi LSM. Siklus akuntansi biaya LSM sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pemberian barang atau peralatan dan jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Bagian dari penetapan sistem pengendalian keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana telah dibelanjakan sesuai alokasinya. Laporan biaya LSM dirancang untuk melaporkan “apa yang sedang terjadi”  dengan biaya pelaksanaan kegiatan LSM. Informasi ini berisi laporan yang berasal dari catatan akuntansi berupa penerimaan dan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, indra.2007.Akuntansi LSM dan Politik,jakarta:Erlangga